Serbia pada Selasa (11/3) mengumumkan negara itu tidak bermaksud menjatuhkan embargo atas Kosovo, tidak pula menggunakan kekuatan militer menyusul Pristina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Beograd, bulan lalu.

Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic di depan 15 anggota Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan mereka “sepatutnya makmur dalam perdamaian, keamanan, dan rekonsiliasi dengan semua tetangga dalam suatu masyarakat yang memiliki harapan dan saling memaafkan”.

“Inilah mengapa Serbia tidak bermaksud menjatuhkan embargo, dan mengapa kami memiliki kebijakan tidak menggunakan kekuatan senjata,” ujarnya.

Kosovo, yang sebagian besar penduduknya etnik Albania, telah memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia pada 17 Februari atas dukungan dari negara-negara seperti AS dan sebagian besar Uni Eropa. Sebelumnya, menjelang kemerdekaan Kosovo, Serbia mengancam akan menggunakan tekanan ekonomi, politik dan diplomatik untuk mencegah kemerdekaan tersebut.

Sementara itu, Duta Besar Rusia Vitaly Churkin, yang negaranya mendukung Serbia dan saat ini menjadi presiden bergilir DK PBB, mengatakan pihaknya telah mengedarkan suatu pernyataan kepada anggota lian DK PBB setelah pidato Menlu Serbia itu.

Sebagai tambahan untuk menguatkan Resolusi 1244 saat ini, yang telah memberi kuasa PBB untuk menyiapkan otonomi sementara dengan mengakui integritas wilayah Serbia, rancangan resolusi itu juga menyokong Misi Pemerintahan Sementara PBB di Kosovo, dan menyerukan untuk secara bersama membuat peta jalan bagi wilayah Kosovo agar menghasilkan ‘solusi yang diterima semua pihak’.

Ketika menanggapi isi naskah rancangan resolusi itu, Dubes Inggris John Sawers mengatakan bahwa bila rangcangan itu tak diubah, negaranya tidak akan mendukungnya. “Hal itu dapat diterima jika, pertama, masalah itu secara radikal diubah, dan kedua, penting semua anggota DK PBB secara radikal mengubah posisi mereka, dan kami pun akan secara radikal mengubah sikap kami,” katanya.

“Kami berharap hal itu akan menjadi dasar bagi DK PBB untuk membawa semua pihak untuk terus berdialog guna mencapai kesepakatan mengenai masalah penting ini dan bagi anggota Dewan untuk dapat menyatukan posisi,” kata Churkin.

Pasukan NATO Latihan di Kosovo Utara

Pasukan pemelihara perdamaian pimpinan NATO (KFOR), Selasa (11/3), memulai pelatihan militer di daerah yang didominasi etnik Serbia di Kosovo utara.

Personel pemelihara perdamaian KFOR terlibat dalam pelatihan dua-hari di daerah sekitar Danau Gazivoda di dekat Zubin Potok, kata Etienne du Fayet, Juru Bicara KFOR. Ditambahkannya, pasukan militer internasional tersebut melakukan pelatihan penggelaran personel dan peralatan di daerah rusuh.

“Pelatihan itu juga memungkinkan tentara KFOR mampu bereaksi secara cepat di seluruh Kosovo jika situasi memerlukannya,” kata Du Fayet.

Helikopter dan kendaraan lapis baja militer lain akan bergabung dalam pelatihan itu dari Kosovo tengah.

Daerah pelatihan tenang, kata militer, tapi suasana tetap tegang. Banyak perlengkapan dan personil militer KFOR ditempatkan di Kosovo utara, setelah proklamasi kemerdekaan sepihak pada 17 Februari.

Hanya dua hari kemudian, orang Serbia yang marah membakar dua tempat penyeberangan antara Kosovo dan Republik Serbia. Salah satunya berada di daerah tempat pelatihan militer itu.

Komandan KFOR Xavier de Marnhac sebelumnya mengatakan pasukan pemelihara perdamaian bertindak sejalan dengan Resolusi 1244 Dewan Keamanan (DK) PBB, yang menjamin lingkungan aman bagi semua warga Kosovo.

KFOR tak memiliki rencana bagi penempatan tentara tambahan di daerah itu, kecuali rotasi normal, kata de Marnhac.

Wakil Perdana Menteri Kosovo Hajredin Kuqi mengatakan, Kosovo memerlukan pusat pengambil keputusan yang unik mengenai perlindungan perbatasan tersebut. “Kami meminta mitra internasional kami untuk memiliki pusat keamanan internasional, memperluas wewenangnya di seluruh wilayah Kosovo,” kata Kuqi.

Menteri luar negeri beberapa anggota Uni Eropa mengusulkan di Brussels bahwa UNMIK dapat mengamankan perbatasan Kosovo utara.

Kuqi mengatakan pemerintah Pristina masih belum mengambil sikap akhir apakah UNMIK dapat melindungi perbatasan Kosovo. Perlindungan perbatasan di bagian utara tetap menjadi tantangan serius bagi Kosovo.

Sabtu lalu, hampir tiga pekan setelah proklamasi kemerdekaan, Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci dapat membuka tanda perbatasan pertama dengan tulisan Welcome to Republic of Kosovo di daerah yang didominasi etnik Albania. Dua tanda lagi dibuka oleh pemerintah Kosovo, Selasa.

Di beberapa bagian wilayah utara, orang Serbia setempat menentang keras setiap tanda negara Kosovo. Mereka menganggapnya sebagai tidak sah dan palsu.

Dari : Media Indonesia

Iklan



Buntut Pengakuan Kosovo Merdeka
BEOGRAD – Dukungan Amerika Serikat dan negara Barat lain terhadap kemerdekaan Kosovo memantik bara kebencian di hati warga Serbia. Lautan pengunjuk rasa meluapkan emosi itu dengan membakar dan merusak kantor kedutaan besar, antara lain, AS, Inggris, Jerman, dan Prancis pada Kamis malam (Jumat pagi WIB).

Aksi anarkis itu menyusul protes sekitar 150.000 warga Serbia di luar gedung parlemen, yang menentang deklarasi kemerdekaan Kosovo. Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo. Sejauh ini, 23 di antara 27 negara anggota Uni Eropa mendukung kemerdekaan Kosovo.

Sebelum pecahnya peristiwa tersebut, para pengunjuk rasa terus mendengungkan, “Kosovo adalah hati Serbia.” Mereka juga mendengarkan pidato emosional yang menentang pemisahan wilayah itu. Insiden kekerasan serta pembakaran tersebut merupakan wujud ketidakrelaan warga Serbia bila Kosovo terpisah dari wilayah mereka.

“Kita harus menentang kemerdekaan palsu ini. mengambil Kosovo dari Serbia layaknya mengambil kaki, lengan, atau bahkan anak kami,” ujar Vesna Vujacic, guru berusia 54 tahun.

“Kami di sini mendukung orang-orang Serbia yang masih berada di Kosovo,” kata Dejan Milosevic, salah seorang peserta demo lain. “Kami ingin mereka tahu bahwa kami tidak akan membiarkan Kosovo lepas. Kami akan memperjuangkannya.”

Perdana Menteri Serbia Vojislav Kostunica kembali menegaskan tidak menerima kemerdekaan Kosovo. “Kosovo adalah milik Serbia, milik rakyat Serbia. Selama ini sudah seperti ini dan biarkan tetap seperti ini,” ujar Kostunica. Sebagian besar warga Serbia menganggap Kosovo sebagai pusat agama dan kebudayaan mereka.

Sejak pertengahan 1999, Kosovo berada di bawah kendali Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Itu terjadi setelah NATO mengebom wilayah tersebut untuk mengusir tentara yang setia kepada mantan pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic, yang ketika itu bergerilya melawan separatis Albania.

Amerika Serikat langsung komplain setelah mengetahui gedung kedubesnya di Beograd jadi sasaran aksi massa. Wakil Menlu AS Nicholas Burns menemui PM Serbia Vojislav Kostunica dan Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremic untuk mengajukan protes secara resmi.

“Pesan yang disampaikan sangat jelas bahwa situasi menjadi sangat tidak bisa ditoleransi,” ujar Juru Bicara AS Sean McCormack. Dia pun mengaku telah memperingatkan PM dan Menlu Serbia soal kemungkinan serangan itu.

Juru Bicara Gedung Putih, Dana Perino, mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan kejadian tersebut sebelum kembali ke Washington setelah melakukan kunjungan ke lima negara Afrika. “Kami telah menyampaikan keprihatinan kami kepada pemerintah Serbia. Mengapa kepolisian mereka tidak bisa mencegah insiden ini?” ujar Dana Perino yang menyatakan bahwa kedutaan besarnya telah diserang dengan sangat kejam.

Presiden Serbia Boris Tadic yang sedang berkunjung ke Rumania menyerukan agar kekerasan segera dihentikan. “Kepada semua yang terlibat dalam kerusuhan, saya minta segera mundur. Hal itu hanya merusak integritas pertahanan dan kedaulatan kita serta pertahanan kita atas Kosovo,” kata Tadic seperti dikutip kantor berita Beta.

Bersamaan dengan pembakaran gedung Kedutaan Besar AS, Kedutaan Besar Jerman dan Kanada mengalami nasib serupa. Pengunjuk rasa membakar pos keamanan Kedubes Jerman dan membakar sebuah mobil yang diparkir di luar gedung misi diplomatik Kanada. Kedutaan Bosnia, Kroasia, dan Turki juga menjadi sasaran.

Lalu, para pengunjuk rasa berpindah ke bagian lain. Mereka membakar restoran cepat saji McDonald’s, merampok toko pakaian Levi’s. Bahkan, mereka menggunakan rambu-rambu lalu lintas dan potongan ranting untuk menyerang polisi.

Tragedi tersebut dikecam dunia internasional. Di antaranya, disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Javier Solana. Dia mengatakan bahwa kekerasan tersebut sangat tidak bisa diterima. Solana meminta agar semua pihak tenang, mengendalikan diri, dan bertanggung jawab.

Juru Bicara UE Cristina Gallach pun mengecam tragedi tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu tidak bisa diterima. Tanggapan lain datang dari Menteri Luar Negeri Kroasia Gordan Jandrokovic. Karena Kedutaan Besar Kroasia juga turut menjadi korban, dia memprotes keras serangan tersebut.

Menlu Inggris David Miliband menuturkan bahwa kerusakan yang dialami kedubesnya relatif kecil dan tak ada staf yang terluka. “Meskipun masalah Kosovo menimbulkan perasaan yang kuat di Serbia, kekerasan tetap tidak bisa dibenarkan,” tegasnya. “Kami telah menyampaikan kepada pemerintah Serbia bahwa kami mengharapkan mereka benar-benar melaksanakan kewajiban mereka untuk melindungi kedubes kami serta perwakilan diplomatik lainnya di Beograd.”

Serbia yang didukung Rusia dan Tiongkok menganggap bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo yang dilakukan Minggu lalu telah mengancam hukum internasional. Karena itu, Kostunica menarik duta besarnya untuk AS. Sementara itu, beberapa minggu ke depan, misi Uni Eropa yang diperkuat 2.000 personel akan ditugaskan ke Kosovo untuk membantu mengembangkan satuan kepolisian dan kehakiman. (AFP/AP/BBC/dia/tik/ami)

Sumber : Jawa Pos

Memanas, Rusia dan Tiongkok Cemaskan Situasi
PRISTINA – Deklarasi kemerdekaan Kosovo 18 Februari lalu mulai mendapatkan perlawanan, terutama dari Serbia. Sisi utara wilayah tersebut, yang berbatasan dengan Serbia, mulai memanas. Hal itu disebabkan wilayah utara Kosovo yang dihuni etnis Serbia masih merasa menjadi bagian dari Serbia.

Menghadapi situasi tersebut, pasukan NATO dan PBB menutup perbatasan itu sejak Selasa malam (Rabu, 20/2 dini hari WIB). Penutupan tersebut dilakukan demi mencegah merangseknya warga Serbia ke wilayah utara di Kosovo.

Puluhan pasukan perdamaian dari Prancis dan Amerika Serikat memasang pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan tersebut. Pagar kawat itu melintasi pos perbatasan Jarinje, yang selama ini menjadi pintu masuk ke Kosovo dari wilayah Serbia.

Selasa lalu, sekelompok etnis Serbia di Kosovo Utara membakar posko perbatasan tersebut. Polisi harus menggunakan kendaraan berat untuk mengusir mereka menjauh dari perbatasan. Insiden itu merupakan yang terburuk sejak deklarasi kemerdekaan Kosovo.

Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaci menilai insiden tersebut tidak terlalu serius. Dia yakin pasukan perdamaian PBB dan NATO mampu mengatasi. “Semua masih di bawah kontrol kekuasaan NATO, polisi Kosovo, dan PBB,” ujarnya.

Sebaliknya, Serbia menilai insiden itu sebagai bentuk ketidaksetujuan warga etnis Serbia di Kosovo atas kemerdekaan wilayah tadi. Menteri Serbia untuk masalah Kosovo Slobodan Samardzic menegaskan bahwa wilayah itu masih menjadi bagian negerinya.

Untuk membuktikan itu, pemerintah Serbia, menurut Samardzic, akan mengambil kontrol pos imigrasi. Dia berdalih pos pengendalian tadi adalah bentuk otoritas Serbia atas Kosovo.

Dia menambahkan, rencananya Serbia akan mengambil alih kendali di Kosovo Utara. “Kami tidak menyetujui peralihan titik tersebut dengan cara ini,” katanya.

Sehari sebelumnya, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Javier Solana menjadi orang pertama yang menyatakan akan berkunjung ke Kosovo sejak kemerdekaannya. Solana mengabaikan masih terpecahnya sikap negara-negara EU terkait dengan kemerdekaan Kosovo.

Sementara itu, Rusia terus memperingatkan bahwa kemerdekaan Kosovo mengancam stabilitas internasional. Menlu Rusia Sergei Lavrov menyampaikan peringatan tersebut kepada Menlu AS Condoleezza Rice. “Kami menggarisbawahi adanya konsekuensi membahayakan pada setiap tindakan itu, yang nanti mengancam kehancuran stabilitas dunia internasional,” ujarnya.

Kekhawatiran yang sama disampaikan Tiongkok. Beijing mendesak Pristina dan Beograd melakukan dialog terbuka. (Rtr/BBC/erm)

Sumber : Jawa Pos