Ulama Palestina menjawab secara lengkap pertanyaan “Apakah benar Hamas sibuk memerangi saudara Muslimnya sendiri?”

“Kami sangat bersemangat membantu jihad di Palestina, tetapi Hamas kemudian berkelahi dengan sesama saudaranya Muslim Palestina, seperti ‘Fatah’ dan ‘Jundu Nashrullah’ atau ‘Emirat Islam’. Bagaimana ini?”

Begitulah pertanyaan yang paling sering diajukan oleh masyarakat Malaysia di beberapa kota kepada tim Rabithah Ulama Palestina yang sedang berkunjung ke negeri itu di paruh akhir bulan suci Ramadhan ini.

Ketua tim tersebut, Syeikh Abu Bakar Al-‘Awawidah, penasihat senior Rabithah Ulama Palestina di Suriah, memberikan jawaban mengenai masalah Hamas (Harakah Muqawamah Al-Islamiyah) dengan Fatah dan Jundu Nashrullah secara terinci.

Syeikh Abu Bakar menyebutkan, bahwa dalam Piagam Pendirian Hamas (1987) ada pasal khusus yang menyebutkan, bahwa, “PLO (Palestinian Liberation Organization) dan sayap militernya Fatah adalah saudara kami seperjuangan selama mereka berada di jalan Allah dan membela hak-hak rakyat Palestina.”

Jadi sejak awal pendiriannya, Hamas tidak pernah berinisiatif memerangi PLO yang waktu itu dipimpin oleh Yaser Arafat dan Fatah, sayap militernya. Para pemimpin Hamas seperti Asy-Syahid Syeikh Ahmad Yasin, sengaja memisahkan diri dari PLO, di mana selama puluhan tahun mereka juga berada di dalamnya, dengan tujuan untuk menegaskan garis perjuangan rakyat Palestina agar semata-mata untuk menegakkan Islam dan mencari keridhaan Allah Ta’ala.

“Perjuangan membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa,” kata Syeikh Abu Bakar, “tidak akan pernah menang tanpa pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah hanya akan turun kalau bangsa Palestina taat kepada Allah dan menegakkan Syariat Islam secara istiqamah.”

Inilah yang menjadi alasan utama berdirinya Hamas, ujarnya.  Namun seiring berjalannya waktu, kata beliau, terutama sejak wafatnya Yaser Arafat tahun 2004, Fatah semakin bersikap kompromistis dan akrab dengan Zionis Israel.

Syeikh Abu Bakar menyatakan, “Kami memiliki bukti berupa foto-foto otentik, bahwa Mahmoud Abbas dan Muhammad Dahlan (komandan militer dan intelijen Fatah) sudah sejak tahun 1996, secara rahasia di belakan Yasser Arafat, menjalin hubungan sangat akrab dengan pemerintah Zionis Israel, terutama para pejabat intelijennya.”

Bahkan di dalam foto-foto yang juga diserahkan kepada www.hidayatullah.com tersebut nampak kedua tokoh yang kini menjadi pucuk pimpinan Fatah itu bergaul mesra dengan para pejabat tinggi Zionis Israel.

Di foto-foto tersebut juga nampak Dahlan berpelukan dan berciuman pipi dengan Madeline Albright, menteri luar negeri Amerika Serikat semasa pemerintahan Presiden Bill Clinton. Albright adalah seorang Yahudi keturunan Finlandia.

Kelak Abbas dan Dahlan inilah yang secara resmi didukung Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Barat menjadi Presiden Otorita Palestina (OP). Sebuah badan yang menjalankan kekuasaan internal atas rakyat Palestina di kawasan Tepi Barat dan Gaza. Namun sejak 2006 Gaza dibebaskan oleh Hamas dari kekuasaan OP.

“Dengan kedekatan seperti itu,” kata Syeikh Abu Bakar, “pantaslah kalau dengan mudah Mahmoud Abbas membatalkan semua kesepakatan yang telah dibuatnya dengan para pemimpin Hamas, Khalid Misy’al dan Ismail Haniyah di depan Ka’bah di Masjidil Haram tahun 2007 yang lalu.”

Menurut, Syeikh Abu Bakar, pertentangan yang terjadi sebenarnya bukan antara Hamas dengan Fatah. Karena sebagian besar sayap militer Fatah seperti Fatah Intifadhah, Brigade Al-Quds, Brigade Nashr Shalahuddin dan lain-lain tetap bergabung bersama gerakan muqawamah (perlawanan) seperti Hamas dan Jihad Islam.

Jadi, Syeikh Abu Bakar menyimpulkan, pertentangan yang terjadi adalah antara rakyat dan Mujahidin Palestina melawan para Munafiqin dan Pengkhianat atas perjuangan Palestina.

Jundu Nashrullah alias Emirat Islam

Sedangkan mengenai pertempuran baru-baru ini antara “Al-Qaidah” dengan Hamas, Syeikh Abu Bakar menyebut, bahwa mereka bukan Al-Qaidah, melainkan Khawarij Hadzihil Ummah (orang-orang yang keluar dari barisan umat ini).

Syeikh Abu Bakar mengutip hadits Rasulullah Saw, “Kelak akan datang suatu masa di mana kalian akan bertemu dengan sekelompok orang yang tilawah Al-Quran-nya, shalatnya dan ibadah lainnya, akan membuat kalian merasa rendah diri karena begitu bagus dan khusyu’nya mereka. Tetapi ketahuilah bahwa bacaan Al-Quran mereka tidak masuk ke hati, melainkan hanya sampai ke leher mereka. Mereka ini menjadi kafir seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Mereka berkasih sayang dengan orang selain Muslim tetapi sangat mudah menumpahkan darah saudaranya sesama Muslim. Mereka inilah Khawarij Hadzihil Ummah.

Sebenarnya, menurut Syeikh Abu Bakar, mereka ini sudah ada sejak setahun yang lalu. Perilaku mereka, kata beliau, persis seperti yang pernah ditunjukkan oleh kaum Khawarij yang membunuh Khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib Radhiallaahu ‘anhu.

Kata Syeikh Abu Bakar, “Hamas sudah mengirimkan 30 orang doktor Syari’ah untuk duduk bersama dan berdialog dengan mereka mengenai bagaimana cara yang benar menegakkan Syariat Islam. Diantaranya adalah Dr. Marwan Abu Rasy, Dr. Abdurrahman Jamal dll. Tetapi mereka tetap merasa bahwa Islam yang benar adalah yang mereka yakini.”

Ketika terjadi Ma’rakatul Furqon (pertempuran yang membedakan Al-Haq dan Al-Bathil) di Gaza awal tahun ini, Hamas memberikan senjata kepada mereka yang kemudian mereka gunakan untuk memerangi Hamas sendiri.

Bahkan waktu itu, menurut Syeikh Abu Bakar, Hamas juga memberitahukan kepada mereka banyak terowongan rahasia dan tempat-tempat militer strategis. Namun selama pertempuran 23 hari di Gaza waktu itu, mereka tidak sekalipun memuntahkan pelurunya ke arah Yahudi dan tidak satupun membunuh Yahudi.

Beberapa bulan yang lalu kelompok yang diperkirakan berkekuatan sekitar 300 orang ini mulai membuat kekacauan. Di Khan Yunis mereka melakukan peledakan atas sebuah walimatul ‘ursy (pesta pernikahan) dan membunuh para undangan, karena dianggap acara itu mengandung maksiat.

Begitu juga mereka meledakkan warung-warung internet karena menganggapnya sebagai pusat-pusat kemaksiatan. Bahkan, salah satu ulama yang dikirim oleh Hamas untuk berdialog, Dr. Marwan Abu Rasy, rumahnya dipasangi ranjau oleh mereka.

Syeikh Abu Bakar menegaskan, bahwa keberadaan kelompok ini sangat berbahaya bagi umat Islam di Gaza dan Palestina. “Ketika kami sibuk melawan Zionis Israel, mereka justru sibuk membuat kekacauan di tengah rakyat. Mereka menyebut pemerintahan PM Ismail Haniyah sebagai pemerintahan murtad,” kata Syeikh Abu Bakar.

Terakhir, Hamas mengirimkan seorang komandan Brigade ‘Izzuddin Al-Qassam untuk melakukan dialog dengan mereka, tetapi komandan tersebut justru mereka tembak dari belakang sampai syahid.

Kata Syeikh Abu Bakar, kelompok ini kemudian semakin giat menghalalkan darah dan harta para Mujahidin, serta giat menyebarluaskan isu jahat di kalangan rakyat Gaza. “Mereka pada dasarnya sedang melakukan makar kepada umat Islam.”

Syeikh Abu Bakar menutup penjelasannya, “Keputusan Hamas memerangi mereka sebenarnya keputusan yang sangat berat dan pahit. Akhirnya Hamas terpaksa menyerang mereka yang berada di Masjid Ibn Taimiyah.”

“Ketika Hamas berusaha  menangkap Dr. Abdul Latif Musa untuk menyelesaikan masalah dengan cara dialog, dia malah meledakkan dirinya sampai mati dan menganggapnya sebagai ‘amaliyah istisyhadiyah (bom syahadah).”

Menurut Syeikh Abu Bakar, saat ini rakyat dan para Mujahidin Gaza sedang berjuang kembali ke Al-Islam, melawan makar Zionis Israel, serta membangun kembali kehidupannya setelah dihancurkan Israel. “Lalu kenapa ketika 1,5 juta jiwa rakyat Gaza sedang berjuang, kemudian ada sekelompok kecil orang yang mengacaukan keadaan, justru dibesar-besarkan dan dipromosikan oleh kantor-kantor berita Barat? Ada apa di balik ini semua?” tanya Syeikh Abu Bakar. [Muhammad ‘Isa/www.hidayatullah.com]

Foto [Atas] Dr. Abd Latif Musa. Foto [Bawah] Komandan Fatah, Mohammad Dahlan, akrab bersama pejabat militer Israel

Iklan

Duduk bersama dalam menyelesaikan masalah Indonesia-Malaysia jauh lebih utama dibanding dengan cara jalanan

Oleh: Afriadi Sanusi

Alkisah, seorang raja terkejut menemukan isterinya tidur setilam dengan seorang budak hambasahaya miliknya pada suatu malam. Sebagai seorang raja yang memiliki kuasa penuh waktu itu dia bisa saja membunuh isteri dan budaknya hanya dengan sekalihunusan pedang. Dia tidak jadi menjatuhkan hukuman itu sebelum adanyapengadilan sah yang mendengar pengakuan kedua belah pihak. Karena ketika itu dalam hatinya dia mendengar ayat “”Yaayyuhalladzina aamanu in jaa’akum faa siqun binaba’in fatabayyanuu an tushibuqauman bijahaalatin fatush bihuu ala maa fa’altum naa dimiin.” (Haiorang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasiq (satu kaum)membawa berita, maka hendaklah kamu selidiki, jangan sampai kamu membalas kepada suatu kaum dengan kebodohan, maka kamu kelak akan merasa menyesal). [QS:Alhujuraat:6].

Ayat ini adalah penegasan wajibnya kaum Muslim melakukan koreksi kebenaran setiap mendapat/menerima berita yang kita terima.

Singkat cerita,setelah dibangunkan, sang raja menggunakan kuasanya dengan mengatakan, “kenapakalian melakukan semua ini!…” Sang isteri mengatakan kepada suaminya, “Sayakira orang yang tidur diatas tilam tadi adalah kakanda, karena menyangka kandatidak jadi pergi berburu ke hutan,. Si hamba sahaya juga menjawab, “Tadi sore di saat saya membersihkan kamar tuan, teringin sekali rasanya saya menyentuh tilam yang empuk ini, setelah ku sentuh aku pun ingin mencoba bagaimana rasanyaberada di atas tilam ini. Aku pun tertidur karena terlalu capek dan karena merasa betapa enaknya berada diatas tilam tuan yang empuk ini.”

Dengan berkat hidayah dari Allah SWT. Ayat Al-Quran diatas telah menyelamatkan anak manusiadari melakukan kesalahan yang fatal. Sang raja tidak jadi membunuh dua insanyang sebenarnya tidak berdosa dan dua insan yang secara logis harus mati di tangan penguasa tidak jadi mati. Dalam Islam fitnah dikatakan lebih kejam dari pembunuhan,ini karena fitnah bisa menyebabkan berlakunya permusuhan, dendam, perang dan berbagai kehancuran lainnya karena boleh membunuh ratusan bahkan ribuan nyawayang tidak berdosa.

Dalam falsafahkita di ajarkan “berikan 25% kepercayaanmu terhadap apa yang kamu dengar,berikan 50% kepercayaanmu terhadap apa yang kamu lihat dan percayalah setelahdiselidiki atau dikaji.”


Indonesia-Malaysia Pra Nasionalisme

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan Negara Malaysia pada 31 Agustus 1957, Asia Tenggara memiliki hubungan sejarah yang sangat rapatdan panjang. Kerajaan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga tahun 1936 kekuasaannya meliputi Deli, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, Melaka. Kerajaan Melayu Riau Lingga kekuasaannya meliputi Riau, Johor dan Pahang pada abad ke19. Terdapat ikatan kekeluargaan yang kuat antara masyarakat dan keluarga diRaja Riau, Bugis, Betawi, Johor, Rao, Pahang, Selangor, Jambi, Minangkabau,Negeri Sembilan, Jawa dan sebagainya

Penghijrahan dalam kawasan Asia Tenggara ketika itu adalah perkara biasa, tiada batassempadan negara. Terdapat kesamaan dari segi alam, ekonomi, politik, sejarah masa lalu, bentuk tubuh, warna kulit, budaya, bahasa dan agama. Belum ada mengenal sistem pasport, visa dan fiskal ketika itu. Asia Tenggara pula pernah menjadi sebuah kesatuan ketika air laut turun.

Banyak orang-orang Melayu Malaysia sekarang ini nenek moyangnya berasal dari Riau, Bugis, Betawi, Johor, Rao, Jambi, Minangkabau, Negeri Sembilan, Jawa dan sebagainya.Mereka masih menggunakan bahasa daerahnya dalam kalangan keluarga dan masih mengamalkan adat budaya suku kaumnya. Diantara mereka banyak yang menjadi orang penting seperti menjadi Perdana Menteri, Menteri, Profesor dan sebagainya.Tetapi mereka bukan berasal dari Indonesia, karena Indonesia baru saja lahir 63tahun yang lalu yaitu pada 17 Agustus 1945.

Orang Melayu Rao(Rawa) Malaysia, misalnya, banyak terdapat di negara bagian Perak, Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Selangor, Kelantan, Pahang Malaysia. Begitu juga dengan orang Minangkabau, Riau, Jambi, Kerinci, Mandailing dan sebagainya yang mendominasi tempat-tempat tertentu di Malaysia. Mereka masih mempertahankanadat, budaya dan bahasa suku kaumnya. Mereka melakukan hubungan kekeluargaan yang erat. Saling mengunjungi antara keluarga di Indonesia-Malaysia. Ini karenahubungan persaudaraan dan darah yang telah terjalin ribuan tahun lalu tidakakan bisa dipisahkan oleh perbedaan batas teritory negara, politik dan rasa nasionalisme sempit yang baru lahir beberapa puluh tahun ini saja.

Ulama memberikanperanan yang kuat dalam menjalin hubungan kekeluargaan dan persaudaraan yang didasarkan pada kalimat tauhid ketika itu. Sampai sekarang masih diabadikan dalam buku-buku sejarah tentang peranan ulama melayu, Riau, Bugis, Betawi,Johor, Rao, Pahang, Selangor, Jambi, Minangkabau, Negeri Sembilan dalambuku-buku sejarah dalam menyebarkan ajaran Islam di Kepulauan Melayu ini. Para ulama menyatukan umat dengan ajaran Islam, melalui murid dan melalui jalinan perkawinan yang memiliki ramai keturunan dan ahli keluarga. Hubungan kekeluargaan yang kuat didasari pada hubungan darah, persemendaan, hubungansuku kaum, dan adat budaya. Sebagai tokoh, mereka memiliki pengaruh yang tiadaterhingga hingga saat ini.

Peran Berita Media

Meminjam istilah Dr P. Ramlee, aktor film, sutradara, penyanyi, dan sastrawan yang dikenal di Malaysia dan memiliki ikatan keluarga Aceh, “Sedangkan lidah lagi tergigit apalagihubungan suami isteri.” Menurutnya, semakin dekat hubungan kita dengan sesuatu,maka semakin sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat.

Hari-hari inimedia –khususnya di Indonesia—disibukkan dengan pemberitakan yang beraromapermusuhan dan bisa saja meledakkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

Banyak konflikberlaku setelah terbentuknya dan lahirnya kedua negara yang disebabkan olehperbedaan politik, kepentingan dan kekuasaan yang dipanaskan oleh media massa.Konflik ini secara umumnya hanya menguntungkan penguasa dan jelas dirakan merugikanrakyat. Hubungan darah, persaudaraan dan seagama tidak seharusnya di keruhkan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Media memainkan peranan yang kuat dalam memperkeruh hubungan kedua-dua negara. Banyak dari berita yang disiarkanoleh media selama ini lebih bersifat provokatif.

Dalam banyak hal, pemberitaan di Indonesia sering tak berimbang di banding kenyataan yangada.  Berita penyiksaan pembantu rumah tangga dan pelecehan terhadap TKW, umumnya dilakukan oleh majikan mereka yang bukan Islam. Sebaliknya, banyak juga TKW yang bernasib baik sampai di hajikan majikannya di Malaysia. Namun berita seperti ini jelas tak menarik dibanding satu-dua kasus penyiksaan. Memang sebaiknya pemerintah kita menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi guna menghalangi tenaga Indonesia dengan SDM rendah keluar negara. Dalam beberapa kasus, banyak kejahatan manipulasi TKI/TKW justrudilakukan saudara-saudara kita sendiri asal Indonesia. Misalnya manipulasi umurTKW agar bisa berangkat ke Malaysia.

Berita tentang kebudayaan Indonesia yang dikabarkan telah diklaim Malaysia, seharusnya menjadiperingatan pada kita sendiri.  Sebab ini,lebih karena kelemahan pemerintah RI sendiri dalam mendata dan menghargaibudaya local kita.

Sama halnya dengan masalah sengketa perbatasan. Karena tidak adanya data dan karenalemahnya pemerintah dalam menjaga pulau-pulaunya, menyebabkan puluhan tahunlamanya pulau-pulau itu tak terurus dan dibiarkan begitu saja tanpa pembangunanseperti yang dilakukan oleh negara lain.

Memang sebaiknya kasus ini membuat pemerintah lebih berhati-hati dan menjadikan pelajaranberharga. Seharusnya, pemerintah segera membuat peraturan tertulis dengan Malaysiaguna melindungi TKW kita, pula kita dan budaya kita. Kita tak bisa semena-mena marahatas banyak kasus yang ditimbulkan oleh TKW sementara pemerintah tidak memperbaikiekonomi yang menyebabkan banyak pekerja non-profesional menyebrang ke Negara lain.

Kedutaan juga harusmemainkan diplomasinya secara optimal dengan meningkatkan kemampuan intelijen guna meredam upaya adu domba kedua negara seperti kasus lagu Indonesia Raya yangsempat diramaikan.

Penulis melihatada pihak-pihak tertentu menangguk di air keruh dengan memanfatkan konflikMalaysia-Indonesia untuk mencari keuntungan secara politik, kekuasaan ataupunmateri.

Pemerintah juga harus bersikap tegas, mengadili media yang sering menyebarkan berita panas danprovokatif  yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman hubungan kedua negara.

Penulis akui apayang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia terkadang memang sesuatukesalahan dan kelewat batas. Akan tetapi sesuatu yang mengherankan adalah di saat satu persatu pulau-pulau kecil Indonesia tenggelam karena pasirnya di angkut secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ke Singapura oleh para mafia, hanyasedikit media dan pejabat kita menjadikan ini sebagai perhatian berharga.

Duduk Bersama

Kesimpulannya, kasus seperti ini jelas tak bisa diselesaikan dengan cara jalanan. Kedua Negara,harus duduk bersama, saling menghormati, saling berjumpa dan berdiskusi terhadapmasa depan keduanya.

Pemerintah keduanegara tidak seharusnya melibatkan rakyat untuk memikirkan apa yang menjaditugas dan kewajiban mereka. Membicarakan nasib dan kepentingan masing-masing jauh lebih baikdan sangat penting daripada hanya menanggapinya provokasi melalui media massa yang hanya akan memperkeruh suasana.

Indonesia sangat memerlukan Malaysia dan Malaysia juga sangat memerlukan Indonesia, adalah dua perkara yang tidak bisa dinafikan. Puluhan ribu TKI Indonesia ada di Malaysia, ribuan pelajar dan mahasiswa juga ada di Malaysia. Sama halnya warga Malaysia di Indonesia. Saling memerlukan ini akan menjadi sebuah energi positif dan saling menguntungkan kalau saja berlaku kerjasama pemimpin dan masyarakat keduanegara.

Selebihnya, media massa, seharusnya berada di garda depan pembangunan masyarakat dan menciptakan iklim saling menguntungkan kedua Negara. Berita fitnah atau berbau adu-domba, bukanlah solusi bagi permasalahan sesungguhnya. Tindakan itu juga adalah sebuah implementasi rasa nasionalisme yang salah sebab hanya akanmerugikan dan menghancurkan hubungan kedua Negara. Seolah-olah dengan perang semuanya bisa selesai.

Islam sangat membenci fitnah. Bahkan mendudukannya jauh lebih kejam daripada pembunuhan.Sebab akibat dari fitnah bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, kebencian, dendam, perang yang bisa membunuh ratusan bahkan ribuan nyawa yang tidakberdosa lainnya.

Dengan kemampuan dan efek yang sangat luar biasa, media massa memang berpeluang melahirkan fitnahdan saling bermusuhan. Sebaliknya, tak semua fakta yang disajikan, bisa melahirkan maslahat apalagi harus disampaikan. Sebab ada fakta yang berdampak positif dan ada pula fakta yang justru bisa berimplikasi negative bagi jutaan orang. Tergantung bagaimana melihatnya. Di sinilah diperlulan wisdom bagi parapengelola media massa.

Sejarah banyakmencatatkan berbagai perpecahan, permusuhan, peperangan yang akhirnya berbunuh-bunuhan mulai dari antara dua orang sahabat, suami istri sampai ketingkat negara yang disebabkan oleh peranan media.  Semoga ini menjadi pelajaran berharga kita semua.

Penulis berasal dari Sumatera Indonesia, sekretaris Muhammadiyah Malaysia dan mahasiswa S3 bidang Politik Islam di UniversitiMalaya Kuala Lumpur

Sumber : Hidayatullah

BALKAR – Kabar sedih tentang nasib WNI kembali datang dari negeri seberang, Malaysia. Lima WNI asal Balai Karangan, Kalimantan Barat (Kalbar), dihabisi Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dengan berondongan peluru yang rata-rata mengenai kepala dan dada.

Belum ada keterangan resmi dari PDRM tentang penembakan itu. Namun, diperkirakan lima warga Dusun Pengadang Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, itu dihabisi antara 2-4 Desember lalu. Perkiraan itu berdasar kontak terakhir para korban dengan keluarga dan ditemukannya jasad korban di rumah sakit di Kuching, Malaysia.

Pontianak Post (Jawa Pos Group) melaporkan, korban penembakan tersebut adalah Sayuti bin Nasir; 32; Abang Hamjah bin Abang; Mahmud bin Abang Safri, 25; Suryadi bin Lasri,19; dan Mrhaban bin Samsudin, 20.

Menurut salah satu keluarga dekat korban, Yunus, 50, lima korban tersebut masih bersudara. Rumahnya juga berdekatan. Bahkan, mereka juga memiliki banyak anggota keluarga yang tinggal di Malaysia. “Mereka pergi ke Malaysia 2 Desember lalu. Maksudnya mencari kerja,” jelas Yunus.

Selama ini lima korban tersebut berkelakuan baik dan tidak pernah punya masalah di kampungnya. “Oleh karena itu, pihak keluarga sangat kaget dan shock ketika menerima kabar dari keluarga mereka di Malaysia beberapa hari lalu,” terangnya dengan wajah sedih mengingat salah satu korban penembakan itu akan menikah dalam waktu dekat ini dengan keluarga Yunus.

Sebelum kejadian, tambahnya, lima korban penembakan itu berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai tukang bangunan. Mereka berlima berangkat dari Dusun Ruis Selasa lalu (2/12) dan berencana pulang sebelum lebaran haji (Idul Adha). Keluarga korban tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh lima korban tersebut di Malaysia hingga mereka tewas ditembak oleh Polis Diraja Malaysia.

Ketika sudah berada di Malaysia, salah satu korban sempat melakukan kontak telepon dengan istrinya di Dusun Ruis. “Kami berbincang cukup lama. Namun, setelah berakhirnya percakapan tersebut, saya coba telepon sampai delapan kali tidak diangkat,” kenangnya. “Mulai sejak itulah, putus kontak sama sekali,’ tutur Normi, istri alm Sayuti, di kediamannya Kamis (11/12) menjelang pemakaman.

Kabar penembakan itu diterima oleh keluarga setelah jasad mereka tiga hari berada di rumah sakit Kuching. Itu pun diketahui setelah keluarga korban melakukan pencarian dan mengecek seluruh rumah sakit di Kuching.

Keluarga juga sangat kecewa terhadap penanganan aparat Malaysia. Sebab, walaupun lima orang itu sudah menjadi mayat, tetap saja proses berbelit-belit. Bahkan, pengiriman jenazah ke tanah air juga terkendala. Alasannya, masih ada satu korban yang belum diotopsi.

Hasil penelusuran Kapuas Pontianak (Pontianak Post Group) ke lapangan, lima korban tersebut ditembak aparat setempat karena disinyalir terlibat pencurian. Hal itu juga sudah diekspose di sebuah koran harian berbahasa Mandarin di Malaysia.

Namun, sampai berita ini diturunkan, kasus tersebut masih simpang siur. Pihak keluarga meragukan keterangan tersebut. Apalagi tidak ada penjelasan yang terperinci dari PDRM saat menyerahkan jenazah di Border Entikong.

Ironisnya, tidak ada satu pun pihak Malaysia, baik dari perwakilan PDRM maupun pemerintahnya, yang mengantar jenazah. Lima jasad itu diberangkatkan dari Kuching kemarin sekitar pukul 13.00 WIB dan tiba di rumah duka pukul 16.00 WIB.

Dari Kuching, jasad korban juga tidak dimasukkan ke peti mayat. Jenazah hanya dimasukan ke dalam kantong mayat, bahkan di tubuh korban penembakan terlihat dengan jelas bekas otopsi dan luka tembak. Kondisi satu sangat mengenaskan. Kepalanya retak karena dihantam timah panas. Melihat kondisi itu, keluarga korban tidak terima dengan kasus penembakan tersebut. (Jawa Pos)

Tetapkan Deadline Pergi Awal 2009

Masa empat tahun dirasa cukup bagi pemerintah Malaysia untuk menampung pengungsi korban tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004. Kemarin negeri jiran itu memerintah lebih dari 25.000 pengungsi Aceh meninggalkan negeri tersebut.

”Aparat terkait akan mendeportasi para migran Aceh yang tinggal di Malaysia secara ilegal setelah 5 Januari 2009,” kata Ishak Mohamed, direktur penegakan hukum di Departemen Imigrasi Malaysia, kemarin (26/8).

Tercatat sekitar 40.000 warga Aceh mengungsi ke Malaysia setelah gelombang tsunami merendam provinsi itu pada Desember 2004, yang menewaskan lebih dari 130.000 orang. ”Kami mengizinkan mereka bekerja di sini (dengan alasan kemanusiaan) karena kami membantu mereka mendapatkan penghasilan untuk membangun kembali rumah mereka,” ujar Ishak.

Ribuan warga Aceh kembali ke kampung halaman mereka dari negeri jiran itu sejak 2005. Namun, pemerintah Malaysia memperkirakan masih ada 25.593 orang lagi yang masih bertahan di sana. Selama ini para pengungsi Aceh itu diizinkan bekerja di sektor informal, seperti proyek konstruksi, perkebunan, pabrik, dan restoran.

Belakangan, pemerintah Malaysia telah berupaya keras mengurangi ketergantungan kepada pekerja migran asal Indonesia dan negara Asia lainnya. Itu dilakukan seiring dengan semakin meningkatnya kejahatan yang melibatkan para pekerja asal Indonesia, selain memberikan kesempatan kepada pekerja lokal menyusul kian tingginya angka pengangguran.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengakui bahwa pihaknya sudah mendapat pemberitahuan lisan dari pemerintah Malaysia. ”Bukan deportasi, izin tinggal mereka memang sudah habis pada Agustus 2008 ini,” jelasnya di Jakarta kemarin (26/8).

Menanggapi sikap tegas Malaysia itu, Gubernur Aceh Irwandy Yusuf meminta kelonggaran agar warganya diberi toleransi enam bulan.

Di Malaysia, warga Aceh korban tsunami itu diberi kartu khusus yang dikenal dengan IMM 13. Sebagian kartu memang akan kedaluwarsa pada hari ini (27/8). Karena itu, pemerintah Malaysia akan membuka loket khusus imigrasi di KLIA (Kuala Lumpur International Airport). (Jawa Pos)

Anwar IbrahimSetelah ditangkap hari Rabu kemarin, Kepolisian Malaysia hari ini membebaskan Anwar Ibrahim dengan jaminan. Menurut kuasa hukumnya, Anwar langsung pulang ke rumah saat dibebaskan karena merasa kurang sehat.

“Dia (Anwar) sudah dibebaskan, dia agak kurang sehat dan langsung pulang ke rumah, ” kata Sankara Nair, kuasa hukum Anwar.

Polisi menangkap tokoh oposisi Malaysia itu di rumahnya di Kuala Lumpur kemarin, karena dianggap tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan pada polisi seputar kasus sodomi yang dituduhkan pada Anwar. Kuasa hukum Anwar sempat protes, karena kliennya itu ditangkap beberapa jam sebelum batas waktu yang ditentukan oleh polisi bagi Anwar untuk datang ke kepolisian, berakhir. Saat itu, Anwar sudah bersedia untuk memenuhi panggilan polisi.

Meski belum secara formal dikenakan tuduhan, Polisi Malaysia tetap menjadikan Anwar sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus yang mengancam keberlangsungan Anwar dalam panggung perpolitikan di Malaysia. Anwar mengatakan bahwa tuduhan sodomi yang dilontarkan padanya, adalah rekayasa untuk mencegahnya meraih kekuasaan di Malaysia.

Pada tahun 1998 Anwar pernah menghadapi tuduhan yang sama, yang membuatnya jabatannya sebagai deputi perdana menteri dan menteri keuangan dicopot. Oleh pengadilan tinggi Malaysia, todohan sodomi itu lalu dianulir. Tapi Anwar dikenakan tuduhan baru berupa tuduhan korupsi yang membuatnya harus mendekam di penjara selama enam tahun.

Survei: Masyarakat Malaysia Tak Percaya Anwar Ibrahim Lakukan Pelecehan Seksual

Sejumlah survei yang dilakukan di Malaysia, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak percaya tokoh oposisi Anwar Ibrahim melakukan sodomi, tuduhan yang pernah membawa Anwar ke penjara selama enam tahun.

Perusahaan riset independen Merdeka Center, adalah satu perusahaan yang melakukan survei tersebut. Dari 225 orang etnis Malaysia berusia 20 tahun ke atas yang disurvei, 60 persennya meyakini bahwa tuduha sodomi itu bermotifkan politik dan hanya 6 persen responden yang percaya bahwa Anwar Ibrahim memang melakukan sodomi.

“Ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi pemerintah karena publik makin sinis terhadap pemerintah, ” kata Ibrahim Suffian dari Merdeka Center.

Survei lainnya yang dilakukan situs berita independen Malaysiakini, hasilnya menunjukkan 94, 4 persen responden meyakini tuduhan sodomi itu adalah bagian dari konspirasi politik untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim.

Hari Selasa (1/7) malam, lebih dari 7.000 orang secara spontan berkumpul di stadion Shah Alam untuk memberikan dukungan pada Anwar Ibrahim. Aksi itu merupakan aksi dukungan terbesar terhadap Anwar Ibrahim, sejak ia diadukan ke polisi hari Kamis pekan kemarin, atas tuduhan melakukan pelecehan seksual di sebuah apartemen mewah di Kuala Lumpur.

Kepala polisi Ismail Omar, seperti dilansir New Straits Times, menyebut pelecehan seksual itu sebagai sodomi. Tapi sejauh ini, pihak kepolisian belum meminta keterangan langsung dari Anwar. Di Malaysia, sodomi adalah tindak kriminal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Anwar Ibrahim yang sempat meminta perlindungan di kedutaan besar Turki di Kuala Lumpur, menyebut tuduhan itu adalah bagian konspirasi untuk mencegah dirinya naik ke tampuk kekuasaan di Negeri Jiran itu. Apalagi dalam pemilu parlemen kemarin, kelompok oposisi pimpinan Anwar berhasil merebut kursi parlemen dengan jumlah yang cukup signifikan.

Anwar Ibrahim menyatakan akan melakukan langkah hukum untuk membuktikan bahwa Saiful Bukhari, orang yang mengadukannya ke polisi adalah orang dekat Deputi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Dalam aksi massa semalam, Anwar menegaskan dia tidak akan duduk diam dan membiarkan apa yang telah menimpanya 10 tahun yang lalu terjadi lagi. “Kita akan melakukan perlawanan. Ketika ketika berhasil mengambilalih negeri ini, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menurunkan harga BBM, ” kata Anwar disambut teriakan “Reformasi” dari ribuan pendukungnya yang berkumpul di stadion Shah Alam malam itu.

(Eramuslim)

Kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi kian direspons miring. Desakan mundur datang silih berganti. Terakhir, politikus 68 tahun itu dimosi tidak percaya oleh Partai Progresif Sabah (SAPP), salah satu partai anggota koalisi pemerintah Barisan Nasional (BN).

”Orang-orang telah kehilangan kepercayaan kepada kepemimpinan Abdullah Ahmad Badawi yang sekarang,” ujar Chua Soon Bui, wakil ketua SAPP. Partai dari wilayah timur Malaysia itu memang hanya memiliki dua wakil di parlemen, namun pengaruhnya tidak bisa diabaikan.

Ditambah lagi, apa yang mereka lakukan itu sangat potensial memicu reaksi berantai dari anggota koalisi lain. Selain itu, anggota parlemen dari Sabah dan Sarawak tetap berpengaruh menentukan ”nasib” Badawi. Sebab, keberadaan mereka dalam barisan koalisi juga menambah jumlah sepertiga yang dimiliki BN.

”Kami harus berdiri sebelum jendela kesempatan yang ada tertutup,” kata Ketua SAPP Yong Teck Lee. Menurut dia, jendela tersebut akan tertutup Agustus. Setelah itu, ”Sabah akan kembali dilupakan.”

Tricia Yeoh dari Pusat Kajian Kebijakan untuk Rakyat menyatakan, langkah SAPP itu sangat bisa diikuti anggota Parlemen lain. ”Terutama mereka yang kecewa terhadap Abdullah (Badawi), bahkan dari internal UMNO,” katanya.

Kepala Bagian Informasi UMNO Muhammad Taib terkesan tidak memedulikan tindakan SAPP. Tapi, dia tetap berharap agar hal itu tidak menular kepada anggota koalisi lain. ”Meskipun banyak yang kecewa, kami yakin akan bisa melaluinya,” tegasnya.

Kasus Lama Anwar, Mahathir Segera Diperiksa

Pintu keadilan terbuka kembali bagi Anwar Ibrahim yang memperjuangkan keabsahan pemecatannya dari kursi wakil perdana menteri Malaysia pada 1998. Majelis hakim memberikan lampu hijau bagi tokoh oposisi itu untuk mengajukan banding ke pengadilan federal atas keputusan pengadilan tinggi yang menolak menyidangkan kasus melawan PM Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad.

Tan Sri Richard Malanjum, ketua majelis hakim yang juga ketua Pengadilan Sabah dan Sarawak, mengatakan, ada dua pertanyaan yang akan menjadi fokus peradilan. Pertama, apakah pemecatan itu sah menurut konstitusi dan kedua, bagaimana bisa Mahathir memecat wakilnya yang juga merangkap sebagai menteri keuangan. Apalagi, pemecatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung. Selain Malanjum, hakim lain yang menangani kasus tersebut adalah Datuk Nik Hashim Nik Ab Rahman dan Datuk Abdul Aziz Mohamad.

Tak pelak, simpatisan Anwar menyambut gembira keputusan tersebut. Bagi sebagian besar warga Malaysia, pemecatan Anwar sebagai deputi PM masih menyisakan tanda tanya besar. Pada September 1998, Anwar dipecat Mahathir Mohamad. Kala itu, alasan Mahathir adalah Anwar dianggap terlibat dalam korupsi dan sodomi. Keruan saja, kasus tersebut menjatuhkan nama baik suami Wan Azizah Wan Ismail yang kini menjadi ketua oposisi di Parlemen Malaysia tersebut.

Karena kasus itu pula, politisi 60 tahun tersebut menjalani hukuman penjara selama enam tahun. Meski akhirnya kasus sodomi tak terbukti, dia tetap dilarang kembali ke panggung politik negeri jiran hingga pertengahan April lalu. Begitu larangan itu berlalu, Anwar menandai kemunculan kembalinya ke dunia politik Malaysia dengan cara yang cukup spektakuler. Yakni, mendirikan aliansi oposisi yang kemudian disebut Pakatan Rakyat. Sejak bebas berpolitik lagi, Anwar kian garang mengkritisi pemerintahan. Dia juga pernah sesumbar bahwa tiga tahun lagi dirinya bisa menduduki kursi nomor satu di Malaysia.

Bernama melansir, terbukanya peluang bagi Anwar untuk memperjuangkan keabsahan pemecatannya satu dekade lalu disambut gembira Partai Keadilan Rakyat yang lazim disebut Partai Keadilan. Mereka menilainya sebagai kemenangan moral. ”Apalagi, Mahathir bisa dipanggil untuk membeberkan alasan atau menerangkan proses (penggulingan itu),” ujar Tian Chua, kepala Bagian Informasi Partai Keadilan. ”Ini bukanlah tentang mendapatkan posisi kembali. Sebab, seperti diketahui bahwa reshuffle kabinet adalah hak mutlak PM,” lanjutnya.

Sejatinya, Anwar telah mencoba memperjuangkan kasusnya sejak sepuluh tahun silam. Saat itu, dalih yang digunakan Anwar adalah pemecatannya tidak sah tanpa persetujuan Yang Dipertuan Agung. Namun, pada 25 April 2007, pengadilan tinggi menolak banding yang diajukannya.

Untuk menyelesaikan kasus itu, Anwar didukung beberapa pengacara. Yaitu, Karpal Singh, Ram Karpal Singh, S. N. Nair, dan Nicholas Netto. [Jawa Pos]

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membuat terobosan kebijakan untuk meredam gejolak pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kemarin Badawi mengumumkan pemotongan gaji seluruh menteri dan pejabat tinggi negara sebesar 10% sebagai wujud kepedulian negara terhadap penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM. ”Para pejabat pemerintahan harus memberikan contoh bagaimana caranya menghadapi tantangan itu,” ujar Badawi. Selain menteri, Badawi juga akan memotong gaji serta tunjangan PM, deputi PM, dan wakil menteri. Satu paket dengan kebijakan itu, Badawi juga mengurangi fasilitas liburan ke luar negeri bagi para pejabat tinggi.

Sejumlah mega proyek juga akan ditunda untuk menghemat anggaran. Gerakan tersebut diperkirakan akan mampu menghemat anggaran negara sebesar USD613 juta (Rp5,71 triliun). Badawi mengaku menaikkan harga BBM merupakan pilihan sulit yang belum ada alternatif kebijakan lainnya. Pekan lalu, PM Badawi mengumumkan kenaikan harga BBM untuk jenis bensin mencapai 2,70 ringgit atau Rp7.720 per liter, atau melonjak 41% dibandingkan harga sebelumnya.

Sementara BBM jenis solar naik 63% menjadi 2,58 ringgit atau Rp7.377. Di Indonesia, kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan lebih dulu, juga mengundang penolakan di berbagai wilayah. Sebagai kompensasi, pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per bulan per rumah tangga.

Sama dengan Indonesia dan negara-negara lainnya, Malaysia menghadapi meningkatnya jumlah subsidi karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Tahun ini saja, Malaysia harus mengeluarkan anggaran USD17 miliar (Rp158,32 triliun). Bisa dibilang, putusan tidak populer itu juga menyudutkan posisi di tengah ancaman turunnya citra PM Badawi karena tidak menguasai mayoritas kursi parlemen pada pemilu yang lalu.

Kemudian, ditambah desakan mundur dari mantan PM Mahathir Mohamad yang semakin keras. Lebih parah lagi, kubu partai oposisi bersiap-siap menggaet partai-partai koalisi Barisan Nasional untuk menggoyang posisi Badawi. Pemerintah Malaysia menghadapi tekanan kuat untuk memotong gaji para menteri dan pejabat tinggi dari kubu oposisi, dan partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) juga meminta pengetatan pengeluaran belanja pemerintahan.

Sazmi Miah, pemimpin sayap pemuda UMNO, mengatakan bahwa pemerintah harus peduli dengan nasib rakyat setelah kebijakan kenaikan harga BBM yang memicu aksi protes di seluruh penjuru negeri. ”Segala terobosan harus dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan diri masyarakat,”ujar Sazmi pada peluncuran blog kemarin.

”Pada dasarnya, seluruh pegawai negeri pemerintahan (termasuk para menteri) harus dipotong gajinya sebesar 10% untuk menolong rakyat. Lebih-lebih, sektor swasta juga harus dipotong penghasilannya untuk dikumpulkan di keranjang dan diberikan pada rakyat,” tambahnya. Sazmi juga mengusulkan untuk menghapuskan uang tunjangan dan gaji tambahan para pejabat.

Dengan demikian, rakyat mengetahui bahwa pemerintah serius memotong anggaran-anggaran yang tidak penting. Pemimpin oposisi Lim Kit Siang mendukung usulan Sazmi. Hanya, Lim mengusulkan bukan pemotongan gaji 10%, melainkan harus sesuai dengan kenaikan harga BBM. ”Jika pemerintah menaikkan harga BBM sampai 41%, kenapa tunjangan para menteri kabinet dan wakil menteri tidak dipotong sebanyak 50% saja,” usulnya.

Dia mengatakan bahwa kemarahan publik dengan kenaikan BBM itu harus ditanggap solutif, bukannya dibiarkan. Langkah taktis yang dilakukan PM Badawi dalam pandangan analis politik Yahya Ismail, hanya kosmetik politik. Dia menilai apa yang ditempuh Badawi tidak akan meredam kemarahan rakyat. ”Masa depan politik Badawi masih penuh risiko,”tuturnya.

Sementara dalam pandangan pakar politik yang lain, Khoo Kay Peng, pemotongan penghasilan para menteri tidak akan menyelamatkan banyak uang negara. Menurutnya, PM Badawi seharusnya merampingkan sektor publik dan memotong anggaran yang tidak penting di pemerintahan, bukan hanya gaji para menteri. ”Pemerintah harus lebih banyak berkaca pada Singapura yang telah melakukan efisiensi belanja pemerintahan,” paparnya.

Bukan hanya pemotongan gaji yang digeber PM Badawi. Dia juga menjanjikan dana segar bagi negara-negara bagian yang terkena dampak paling parah karena kenaikan BBM. Pemerintahannya menganggarkan satu miliar ringgit atau USD306,6 juta (Rp2,85 triliun) khusus untuk Negara Bagian Sarawak.

Menurut Alex Linggi, salah satu anggota parlemen dari Negara Bagian Sarawak, PM Badawi berjanji akan memberikan bantuan sebesar satu miliar ringgit yang diperuntukkan pengembangan berbagai proyek. Perhatian khusus Badawi pada Sarawak merupakan hal wajar.Pasalnya, Sarawak merupakan negara bagian yang paling banyak memproduksi minyak mentah.

Banyak yang menilai pemberian prioritas bantuan ke Sarawak juga untuk kepentingan politiknya, sejak koalisi Barisan Nasional kehilangan banyak dukungan di negara bagian itu. Menteri Besar Sarawak Abdul Taib Mahmud mengatakan, pihaknya tidak banyak menuntut atas dampak kenaikan harga BBM. ”Kita hanya menginginkan keadilan, karena negara bagian kita yang menghasilkan paling banyak minyak untuk Malaysia,” tuturnya dikutip Bernama, kantor berita resmi Malaysia. Dia mengatakan, dengan kenaikan BBM, jumlah rakyat miskin makin meningkat. Untuk itu diperlukan keadilan pembagian anggaran pemerintah.

Oposisi Tidak Puas

Sementara itu, kubu partai oposisi di Malaysia turun ke jalan menentang kebijakan pemerintahan PM Badawi yang menaikkan harga BBM sampai 40%.

Kelompok oposisi menggelar protes atas kenaikan harga BBM yang tidak bisa ditoleransi. ”Kenaikan harga BBM akan berdampak serius terhadap ekonomi dan ketidakpastian sosial,” ujar Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP), salah satu partai kubu oposisi. ”Selama ini, perusahaan-perusahaan besar telah menikmati subsidi BBM, khususnya perusahaan listrik independen.

Kenaikan BBM itu akan berdampak pada orang kaya dan menekan orangorang miskin,”kata Lim. Bagi Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Wan Azizah Wan Ismail,pengumuman pemerintah menaikkan harga BBM untuk bensin sebesar 40% dan diesel mencapai 63% sangat mengecewakan rakyat. Dia mengatakan bahwa rakyat merasa tertipu dengan kebijakan yang tidak prorakyat itu.

”Konon, kerajaan (pemerintah) sangat simpati dengan beban yang ditanggung rakyat atas kenaikan harga barang. Namun, dengan kenaikan harga BBM itu justru akan menaikkan harga kebutuhan pokok,” ujarnya dikutip dari Malaysiakini. Wan Azizah mengatakan, alasan pemerintah menaikkan BBM hanya karena kenaikan harga minyak mentah dunia, dan beratnya beban subsidi merupakan alasan basi.

Alasan pemerintah membandingkan harga minyak Malaysia dengan negara-negara pengimpor minyak, seperti Singapura, Thailand, dan Indonesia, juga dinilai suatu bentuk kebodohan. ”Alasan-alasan itu sama sekali tidak bisa diterima rakyat Malaysia,” tuturnya. Sebelumnya, pemimpin partai oposisi Malaysia Anwar Ibrahim menuding pemerintahan Badawi akan jatuh karena kebijakan kenaikan BBM itu.

Anwar menuduh pemerintahan Malaysia sudah tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat dengan kebijakan yang tidak prorakyat. ”Secara politis, pesan telah jelas pada 8 Maret lalu, di mana kondisi ekonomi Malaysia dalam keadaan di ujung tanduk. Ini merupakan alasan kenapa kita menyarankan Badawi untuk mundur,” ujarnya.

Indonesia Belum Bisa

Deputi Menpan Bidang Pengawasan Gunawan Hadisusilo mengatakan, pemotongan gaji bagi menteri dan pejabat eselon seperti dilakukan Malaysia belum bisa diterapkan di Indonesia. Pemotongan gaji masih terlalu pagi untuk diterapkan karena pemerintah masih fokus pada renumerasi gaji.

“Masih terlalu pagi itu, nanti dulu. Kita kan masih sibuk dengan evaluasi kerja pegawai golongan,” tegas Gunawan kepada SINDO semalam. Reformasi renumerasi gaji, tegas Gunawan, masih dalam taraf evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalam soal kisaran gaji, beban kerja, dan evaluasi jabatan. Patokan gaji bagi pegawai dalam renumerasi gaji juga belum ditentukan. Karena itu, pemerintah belum bisa memutuskan untuk memotong gaji pejabat dan menteri.

“Bagaimana bisa tiba-tiba dipotong, sementara patokan gaji saja belum ditentukan,”ujarnya. Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Miftah Toha mengatakan, pemotongan gaji menteri dan pejabat eselon di departemen sangat mungkin dilakukan meski langkah tersebut tidak terlalu signifikan dalam efisiensi anggaran negara.

“Itu bagus. Bisa saja diterapkan di Indonesia,” kata Miftah Toha kepada SINDO semalam. Namun, sunat-menyunat gaji menteri dan pejabat eselon di tingkat departemen belum bisa diterapkan jika pola administrasi tidak dibenahi. Dalam konteks ini, Miftah mencontohkan birokrasi di Indonesia masih “gemuk”.

Lembaga-lembaga milik pemerintah menjadikan Indonesia boros anggaran. Langkah paling tepat untuk melakukan efisiensi adalah dengan memangkas atau melebur lembaga milik pemerintah. Jika ini diterapkan, niscaya gaji bagi pegawai dan pejabat di lembaga tersebut bisa terpangkas.

“Reformasi saja itu lembaga pemerintah. Yang tak perlu tak usah dibentuk. Banyaknya lembaga negara membuat kita boros,” tandasnya. Jika pemerintah hendak memangkas gaji menteri atau pejabat eselon, langkah tersebut bisa dilakukan asal ada jaminan pula, gaji pegawai rendah tidak terpotong. (Koran Sindo)